JAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat sektor pariwisata menjadi penggerak utama pertumbuhan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Hingga Agustus 2025, realisasi pajak mencapai Rp10,27 triliun, tumbuh 9,97 persen dibanding periode sama tahun 2024 sebesar Rp9,34 triliun.

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan capaian ini menunjukkan optimisme pencapaian target pajak masih tinggi. “Kami terus membangun optimisme pencapaian target pajak,” ujarnya di Denpasar, Bali.

Realisasi tersebut setara 57,12 persen dari target tahun ini sebesar Rp17,9 triliun. Pertumbuhan signifikan berasal dari sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, yang merupakan inti dari industri pariwisata.

Sektor Pariwisata dan Perdagangan Jadi Kontributor Utama

Sektor pariwisata mencatat kenaikan 25,07 persen, dengan realisasi Rp1,65 triliun dibanding Rp1,31 triliun pada 2024. Kenaikan ini sejalan dengan lonjakan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali.

Berdasarkan data Bandara I Gusti Ngurah Rai, jumlah wisatawan mancanegara Januari-Agustus 2025 mencapai 4,8 juta orang, naik 12,4 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Lonjakan kunjungan ini otomatis meningkatkan konsumsi dan permintaan layanan pariwisata, sehingga memengaruhi penerimaan pajak.

Selain pariwisata, sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor, memberikan porsi besar terhadap penerimaan pajak, yakni 18,91 persen dengan realisasi Rp1,94 triliun. Namun, sektor ini mengalami kontraksi 6,37 persen dibanding 2024, mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang tetap menantang.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami kontraksi paling dalam, yakni 15,35 persen, mencapai Rp885,75 miliar dibanding Rp1,04 triliun tahun sebelumnya. Darmawan menjelaskan penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah.

Jenis Pajak dan Kontribusi Wilayah

Dilihat dari jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi kontributor terbesar dengan Rp7,15 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menyumbang Rp2,64 triliun.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi paling besar, mencapai Rp5,23 triliun. Darmawan menekankan upaya meningkatkan administrasi dan pemungutan pajak terus dilakukan melalui edukasi, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum.

“Kami terus berupaya optimal melalui kombinasi strategi edukasi, pelayanan, dan pengawasan. Semua langkah ini untuk memastikan target pajak 2025 dapat tercapai,” ucap Darmawan.

Peningkatan penerimaan pajak di Bali menjadi bukti sinergi antara sektor pariwisata dan administrasi fiskal. Kenaikan kunjungan wisatawan, konsumsi layanan pariwisata, dan transaksi perdagangan besar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat basis pajak.

Dari sisi pengawasan, DJP Bali juga melakukan upaya preventif agar sektor usaha tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan. Efisiensi administrasi pemerintah yang memengaruhi sektor publik juga menjadi faktor penting yang diperhitungkan dalam analisis kinerja penerimaan pajak.

Secara keseluruhan, realisasi pajak hingga Agustus 2025 menunjukkan Bali mampu memanfaatkan momentum kebangkitan pariwisata untuk memperkuat penerimaan negara. Sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan fiskal.

Dengan fokus pada edukasi wajib pajak, optimalisasi pelayanan, dan pemanfaatan potensi pariwisata, Bali diharapkan mampu melampaui target penerimaan pajak tahun 2025. “Upaya ekstra baik edukasi, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum kami terus laksanakan pada 2025,” tutup Darmawan.