JAKARTA - Meski akses terhadap layanan keuangan terus tumbuh pesat, pemahaman masyarakat terhadap produk dan instrumen finansial ternyata masih belum sejalan. Kondisi tersebut tergambar jelas dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 66,46%, jauh tertinggal dari indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%.
Kesenjangan ini memberi sinyal bahwa banyak masyarakat telah menggunakan layanan keuangan tanpa memahami sepenuhnya risiko, manfaat, atau cara kerja produk tersebut. Akibatnya, mereka rentan terjebak dalam produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan, bahkan menjadi korban penipuan keuangan yang marak di era digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya survei ini sebagai acuan dalam merancang strategi keuangan nasional.
“Survei ini dilakukan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai landasan program ke depan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Perbedaan Capaian dari Dua Metode Survei
Survei SNLIK 2025 dilakukan dengan dua pendekatan: Metode Keberlanjutan dan Metode Cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan melalui Metode Keberlanjutan mencapai 66,46%, sementara indeks inklusi berada di 80,51%.
Sementara itu, Metode Cakupan DNKI menunjukkan hasil sedikit lebih tinggi dengan literasi keuangan di angka 66,64% dan inklusi keuangan mencapai 92,74%. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa meskipun semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan, pemahaman terhadap produk tersebut masih relatif rendah.
Situasi serupa juga terjadi pada sektor keuangan syariah. Indeks literasi keuangan syariah tercatat hanya 43,42%, jauh di bawah tingkat inklusi yang mencapai 13,41%, menunjukkan kesenjangan besar antara pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah.
Literasi Keuangan Belum Merata di Berbagai Kelompok
Hasil survei yang dilakukan pada 22 Januari hingga 11 Februari 2025 di 34 provinsi, 120 kabupaten/kota, dan 1.080 blok sensus dengan 10.800 responden berusia 15–79 tahun, mengungkapkan adanya kesenjangan literasi keuangan di berbagai kelompok masyarakat.
Kesenjangan Wilayah
Masyarakat kota jauh lebih melek finansial dibandingkan masyarakat desa. Di perkotaan, indeks literasi mencapai 70,89% dengan inklusi 83,61%, sementara di pedesaan hanya 59,60% dan 75,70%. Metode DNKI juga menunjukkan perbedaan serupa, dengan literasi di perkotaan 71% dan perdesaan 59,87%.
Perbedaan Gender
Literasi keuangan laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding perempuan, masing-masing 67,32% dan 65,58%. Namun, tingkat inklusi keduanya relatif seimbang, dengan 80,73% untuk laki-laki dan 80,28% untuk perempuan.
Generasi Muda Lebih Melek Finansial
Kelompok usia 26–35 tahun, 18–25 tahun, dan 36–50 tahun mencatat tingkat literasi tertinggi, masing-masing 74,04%, 73,22%, dan 72,05%. Sebaliknya, kelompok 15–17 tahun dan 51–79 tahun berada di posisi terendah, yakni 51,68% dan 54,55%.
Tingkat Pendidikan Sangat Berpengaruh
Literasi keuangan meningkat signifikan seiring pendidikan. Responden dengan pendidikan perguruan tinggi memiliki literasi 90,63%, sedangkan mereka yang tidak tamat SD hanya 43,20%.
“Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi indeks literasi dan inklusi keuangan,” tulis laporan tersebut.
Tiga Tantangan Utama Literasi Keuangan Nasional
Meski terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, masih banyak pekerjaan rumah dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Terdapat tiga tantangan besar yang menjadi sorotan utama:
Kesenjangan Digital dan Akses Keuangan
Meskipun teknologi finansial berkembang pesat, kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan yang tinggal di pedesaan masih kesulitan mengakses layanan digital. Materi literasi yang ada pun masih bersifat umum dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Misalnya, mengajak petani untuk berinvestasi di reksa dana mungkin terasa tidak relevan dibandingkan memberikan edukasi tentang manajemen keuangan saat musim tanam.
Belum Terintegrasi dalam Pendidikan Formal
Literasi keuangan masih jarang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Padahal, penanaman pemahaman sejak dini akan membantu generasi muda menghadapi tantangan ekonomi modern.
Penelitian menunjukkan, meski anak muda akrab dengan dunia digital, banyak yang kesulitan membedakan informasi keuangan yang valid dari konten clickbait atau promosi investasi palsu.
Kendala Geografis Indonesia
Dengan lebih dari 17.000 pulau, penyebaran literasi keuangan menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari pusat layanan keuangan formal maupun digital, sehingga akses masih sangat terbatas.
Menuju Masyarakat yang Lebih Melek Finansial
Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan menunjukkan bahwa akses saja tidak cukup. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai agar dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, menghindari jebakan investasi bodong, dan melindungi diri dari risiko keuangan yang tidak perlu.
OJK bersama pemerintah dan pelaku industri keuangan memiliki peran penting dalam merumuskan strategi edukasi yang tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan inklusif secara digital maupun geografis.
Jika tantangan ini bisa diatasi, bukan tidak mungkin Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang tidak hanya aktif menggunakan layanan keuangan, tetapi juga cerdas dalam mengelolanya, sehingga literasi dan inklusi bisa berjalan beriringan menuju ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.