JAKARTA - Pemerintah memastikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025 terus berjalan lancar. Bantuan diberikan untuk periode Juli–September 2025 dengan total Rp 600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, hingga 15 September 2025, penyaluran bansos telah mencapai 75,89 persen atau sekitar 13,68 juta KPM dari total kuota 18,27 juta penerima. “Per 15 September, bansos sembako atau BPNT telah tersalur kepada 13.687.433 KPM atau 75,89 persen. Sementara untuk PKH sudah tersalur ke 7.443.448 KPM (74,43 persen),” jelasnya, Senin, 15 September 2025.
Besaran Bansos dan Mekanisme Pencairan
Setiap KPM berhak menerima Rp 200.000 per bulan. Karena pencairan dilakukan triwulanan, maka total bansos yang cair pada September 2025 mencapai Rp 600.000. Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau kantor pos sesuai domisili penerima.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan penerima bansos menggunakan KTP melalui aplikasi maupun situs resmi Kemensos. Cara ini memudahkan penerima mengetahui status pencairan dan jenis bantuan yang diterima.
Panduan Cek Bansos BPNT
1. Melalui Aplikasi Kemensos
Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store (Android) atau App Store (iOS)
Pilih menu “Cek Bansos” dan masukkan data sesuai KTP, mulai dari provinsi hingga nama lengkap
Lakukan verifikasi sesuai instruksi, lalu klik “Cari Data”
Sistem menampilkan nama penerima, usia, jenis bantuan, dan status pencairan
2. Melalui Situs Resmi
Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data sesuai KTP, kemudian sistem menampilkan informasi penerima bansos
Jadwal dan Tips Penerima
Penyaluran bansos Rp 600.000 mencakup periode Juli–September 2025. Namun, jadwal pencairan tiap daerah bisa berbeda, bergantung kesiapan wilayah dan proses administrasi. Penerima disarankan rutin mengecek status bansos melalui aplikasi atau situs resmi.
Jika data belum diperbarui, konfirmasi dapat dilakukan melalui kelurahan atau pendamping bansos. Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan DTKS, sehingga pemutakhiran data melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat.
Penerima yang tidak berhak, seperti ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, anggota DPR/DPRD, hingga terindikasi judi online, akan dicoret dari daftar.
Realisasi penyaluran yang telah mencapai lebih dari 75 persen menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan BPNT Rp 600 ribu September 2025 tersalurkan penuh sebelum akhir bulan. Dengan sistem cek online dan administrasi terintegrasi, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan bantuan secara optimal.